Bidang SPMI
Bidang SPME
[/av_textblock] [av_hr class=’invisible’ height=’8′ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’] [av_button label=’Pengendalian Mutu External’ link=’manually,https://bpm.umj.ac.id/dokumen-kebijakan-spme/’ link_target=” size=’medium’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”] [/av_one_third][av_one_third min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’-200px,0px’ padding=’40px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=’#379cd6′ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_image src=’https://bpm.umj.ac.id/fstorage/2020/05/bagianpusatdata-150×150.png’ attachment=’3311′ attachment_size=’thumbnail’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image] [av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’] [av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]Bidang Pusat Data
[/av_textblock] [av_hr class=’invisible’ height=’8′ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’] [av_button label=’Pangkalan Data’ link=’manually,https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/QkVCMDk2NjMtQjYyQy00MTFCLThFRDctMDBBMjc3QjE5MzJD’ link_target=’_blank’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”] [/av_one_third][av_button label=’Laporan Data Dasar Program Studi’ link=’manually,http://laprodi.umj.ac.id/login.php’ link_target=” size=’x-large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue897′ font=’entypo-fontello’ color=’black’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”] [av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’Info Berita’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading] [av_blog blog_type=’posts’ categories=’31,30′ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’4′ contents=’excerpt’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’10’ offset=’0′ paginate=’yes’ conditional=”] [/av_section][av_tab_section transition=’av-tab-no-transition’ padding=’default’ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_padding=’default’ initial=’1′ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’5′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=”] [av_tab_sub_section tab_title=’Peraturan’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’] [av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=”] [av_toggle title=’Undang-Undang :’ tags=”]- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penutup Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 TentangPeraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset Dan Teknologi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
![baru](http://www.kopertis3.or.id/v6/wp-content/uploads/2017/01/baru.gif)
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tentang Uraian Jabatan Di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tentang Uraian Jabatan Di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tipe A
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Lampiran I Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Lampiran II Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri Ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Program Kerjasama Dan Swasta Di Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Matriks Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Penelitian Nasional dan Kebijakan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Program Penamaan Studi Pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian / Inpassing
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Biaya Kerja Jabatan Pelaksana Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Biaya Kerja Jabatan Pelaksana Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen
- Ringkasan Peraturan Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang kebijakan Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
- Ringkasan Peraturan Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Keh
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penamaan Pogram Studi Pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kegiatan dan Obyek Perijinan Penelitian Asing Yang Tidak Direkomendasikan
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kegiatan dan Obyek Perijinan Penelitian Asing Yang Tidak Direkomendasikan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Komisi Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Komisi Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran I Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran IV Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik
- Laporan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Penilai dan atau Reviewer dan Tata Cara melakukan Evaluasi dengan Sistem Biaya Keluaran
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilai dan / atau Reviewer dan Tata Cara melakukan Evaluasi dengan Sistem Biaya Keluaran
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan-di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran I dan II Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan-di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Lampiran III Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan-di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional
- Ringkasan Peraturan Menteri Pendidikan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Program Akreditasi Studi dan Perguruan Tinggi
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 / PMK.05 / 2016 Tentang Uang Makan Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi
- Ringkasan Peraturan Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik di Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 / PMK.02 / 2015 Tentang Standar Biaya Kirim Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Ringkasan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Bantuan Biaya Pendidikan BIDIKMISI
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Pencatatan Pekerjaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Program Akreditasi Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2014 Tentang Pejabat Penilai Dosen pada SKP
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan / atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pekerjaan Sama Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Alih Jabatan / Tugas Pegawai Negeri Sipil Dosen
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 / PMK.02 / 2013 Tentang Standar Biaya Kirim Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Swasta Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerusan Standar Pelayanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Profesor / Guru Besar Tidak Tetap Pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor / Ketua Perguruan Tinggi Yang Disidang Oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 / PMK.05 / 2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Renungan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Yang Melewati Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Proyek Bagi Warga Negara Sebagai Salah Satu Perguruan Tinggi Di Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi Pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 164/M/KPT/2019 Tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen Dalam Bahasa Inggris
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/Kpt/2019 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 / M / KPT / 2018 Tentang Program Kuota Nasional Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 / M / KPT / 2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 / M / KPT / 2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Studi Spesialis
- Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 / M / KPT / 2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Studi Diploma I dan Diploma II
- Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 / M / KPT / 2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Studi Diploma IV
- Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 / M / KPT / 2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Studi Akademik
- Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 / M / KPT / 2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Studi Profesi
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 192 / M / KPT / 2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 195 / M / Kp / IV / 2015 Tentang Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 195 / M / Kp / 2015 Tentang Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 144 / M / Kp / IV / 2015 Tentang Perubahan Nama Domain Kementerian Riset dan Teknologi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045 / U / 2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004 / U / 2002 Program Akreditasi Studi Pada Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184 / U / 2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Program Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178 / U / 2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 / D / O / 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 / U / 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234 / U / 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 223 / U / 1998 Tentang Kerjasam Antar Perguruan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerin Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/B/Hk/2019 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran 1 Akademik Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerin Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/B/Hk/2019 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47/B/HK/2019 Tentang Pedoman Pengusulan dan Penyesuaian Nama Program Studi
- Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47/B/HK/2019 Tentang Pedoman Pengusulan dan Penyesuaian Nama Program Studi
- Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran 1 Program Akademik Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran 2 Program Magister Terapan dan Doktor Terapan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran 3 Program Profesi Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran 4 Program Spesialis Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran 5 Program Vokasi Diploma III dan Sarjana Terapan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Lampiran 6 Vokasi Diploma I dan Diploma II Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 302 / B / SK / 2017 Tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 / B / SK / 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 / B / SK / 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 25 / DIKTI / Kep / 2014 Tanggal 30 Juni 2015 Tentang Panduan Umum Pengenlan Kehidupan Kampus Untuk Mahasiswa Baru
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 163 / DIKTI / KEP / 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi di Perguruan Tinggi
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 34 / DIKTI / Kep / 2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 08 / DIKTI / Kep / 2002 Tentang Penggunaan Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184 / U / 2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 08 / DIKTI / Kep / 2002 Tentang Penutupan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184 / U / 2001 Tentang Pedoman Pengendalian Program Pengembalian dan Pembimbing Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: Nomor: 108 / DIKTI / Kep / 2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan / atau berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234 / U / 2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor: 85 / A / KPT / 2018 Tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Naskah Dinas dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Surat Edaran Kepala Pusdatin Kemristekdikti Nomor: 5/PI.4/SE/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang Implementasi IAPT 3.0
- Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Nomor 3/D.D2/DI.02/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Mengenai Perpindahan Usulan Perubahan Data Dosen dari Forlap ke SISTER
- Surat Kepala Pusdatin Iptek Dikti Kemristekdikti Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 89/P1/PT/2018 Tanggal 25 Juni 2019 Perihal Data Mahasiswa di Laman Forlap
- Surat Direktur Pembelajaran Nomor 361/B2.4/TU/2018 Tanggal 17 Mei 2018 Perihal Jawaban Tindak Lanjut Penerimaan Mahasiswa Baru di Semester Genap
- Surat Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi nomor 1997 / BAN-PT / LL / 2018 Perihal Status Akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dibuka atau berdiri sampai dengan 19 Mei 2016
- Surat Edaran Kementerian Riret, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 / M / SE / III / 2018 Tentang Status Kepegawaian Dosen yang Berkualifikasi Akademik Spesialis 1 (Sp.1 / Spesialis), Spesialis 2 (Sp.2 / Subspesialis) dan Profesor yang Berkualifikasi Akademik Strata-1 Serta Perubahan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 1 / M / SE / III / 2017 Tanggal 21 Maret 2017
- Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 649 / D1 / 2018 tanggal 23 februari 2018 tentang Implementasi SISTER pada Program PAK Dosen dan Tendik, Serdos, dan BKD
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 5478 / A.P1 / SE / 2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 700 / B / SE / 2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL)
- Surat Edaran Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi No. 8635 / BAN PT / LL / 2017 tentang Penyelesaian Usulan Akreditasi Tahun 2017
- Surat Edaran Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi No.8576 / BAN PT / AK / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Tindak lanjut atas Proses Akreditasi yang ditunda
- Surat Edaran Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01 / M / SE / III / 2017 Tentang Dosen Yang Berkualifikasi S1
- Surat Edaran Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 996 / BAN-PT / LL / 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Sistem Tepat Akreditasi Online Perguruan Tinggi (SAPTO)
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 108 / B / SE / 2017 tentang Larangan Menerima Hadiah
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4034 / D2 / KP / 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan Tinggi
- Format Surat Pernyataan Dosen Pindah Homebase Tanpa Lolos Butuh
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 444 / B / SE / 2016 tentang Implementasi SN DIKTI pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan
- Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 / M / SE / IX / 2016 tanggal 21 September 2016 perihal Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3411 / A.A4 / HK / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Tata Cara Penyerahan Salinan Keputusan Menteri Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta
- Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 01 / DJ-Belmawa / SE / VII / 2015 Tanggal 22 Juli 2015 Perihal Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
- Surat Edaran Direktur Pembelajaraan dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 6301 / E3 / 2015 Tanggal 14 Juli 2015 Perihal Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Periode kedua Bulan September 2015
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4798 / E.E2.3 / KL / 2015 Tanggal 23 Juni 2015 Perihal Jumlah Minimal Dosen Di Program Studi Dan Sanksi
- Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105 / M / SE / VI / 2015 Tanggal 05 Juni 2015 Perihal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01 / M / SE / V / 2015 Tanggal 20 Mei 2015 Tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1765 / E.E2.3 / KL / 2015 Tanggal 25 Februari 2015 Kegiatan Pengaktifan Kembali Status PT / Prodi “Non-Aktif”
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1229 / E2.3 / T / 2015 Tanggal 10 Februari 2015 Perihal Nisbah Dosen / Mahasiswa dan Sanksi
- Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0404 / E3.2 / 2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 145 / E.E2 / KL / 2014 Tanggal 09 Januari 2015 Perihal Pembukaan pengusulan baru program studi perguruan tinggi dan pengelolaan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 0542 / E1.2 / PL / 2015 Tentang Standar Pengelolaan Pengumpan PDDikti
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10313 / E.E2 / KL / 2014 Tanggal 31 Desember 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS dan Penambahan Prodi pada PTS
- Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa Nomor 970 / E.E3 / IJ / 2014 Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Penandatanganian Ljazah dan Transkrip Akademik Lulusan Program Pascasarjana
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8319 / E2.3 / KL / 2014 Tanggal 24 Oktober 2014 Perihal Pelaporan Akademik dan Sanksi
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8414 / E.E2.3 / KL / 2014 Tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Pelaporan Akademik dan Sanksi
- Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 888 / E.E3 / MI / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
- Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kenudayaan Nomor 887 / E.E3 / MI / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penjelasan tentang Linieritas Ilmu
- Surat Edaran Plt Dirjen Dikti Nomor 696 / E.E3 / MI / 2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Linieritas Bidang Ilmu Bagi Dosen
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5923 / E1.2 / KP / 2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan Pada PDDikti
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama, Kementerian Pendidikan dan Kerja sama Nomor 6761 / E2.2 / KL / 2014 Tentang pengajuan masalah pendirian perguruan tinggi baru, bentuk dan pembukaan prodi baru
- Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 529 / E.E3 / DT / 2014 Tanggal 18 Juni 2014 Tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
- Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 526 / E.E3 / MI / 2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana
- Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 194 / E.E3 / AK / 2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Rangka Penyelenggaraan Dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 576 / E / HK / 2013 Tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1258 / E.E3 / DT / 2013 Tentang Uji Kompetensi dan Format Sertifikat Kompetensi
- Lampiran Surat Edaran Nomor 1258 / E.E3 / DT / 2013 Tentang Uji Kompetensi dan Format Sertifikat Kompetensi
- Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 570 / E.E3 / AK / 2013 Perihal Klarifikasi Akreditasi Poltekkes
- Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
- Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Nama Email Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah
- Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B / 1743 / M.PAN.RB / 5/2013 tentang Penjelasan Hak Pensiun PNS
- Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja sama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1897 / E2.3 / T / 201 Tanggal 20 Maret 2013 Tentang Ijin Penyelenggaraan dan Program Akreditasi Studi
- Edaran Direktorat Jenderal Pendidilkan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 160 / E / AK / 2013 Tanggal 01 Maret 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
- Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0823 / E1.2 / PL / 2013 tanggal 26 Februari 2013 Perihal Pelaporan Data
- Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 154 / E / KP / 2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap
- Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1287 / E / T / 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar / Profesor
- Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1061 / E / T / 2012 Tanggal 9 Agustus 2012 Tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian universitas dan perguruan tinggi
- Edaran Direktorat Jenderl Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1017/E/T/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran
- Edaran Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327 / A4.5 / KP / 2009 Perihal Penegasan Dari Aspek Kepegawaian Tentang Dosen Yang Tugas Belajar Dan Kaitannya Dengan Sertifikasi Dosen
- Edaran Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4159 / A4.3 / KP / 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Edaran Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 29253 / A4.5 / KP / 2010 Perihal Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Dosen Yang Studi Lanjut Dengan Biaya Sendiri (Swadana)
- Edaran Direktur Ditendik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2899.1 / E4.1 / 2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Perihal Nomor Induk Dosen Nasional
- Edaran Direktur Ditendik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1130 / E4.1 / 2012 Tanggal 13 April 2012 Perihal Pengajuan NIDN Baru dan Perubahan Data Dosen
- Edaran Direktur Ditendik, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1293.1 / E4.1 / 2012 Tanggal 25 April 2012 Perihal Pengajuan NIDN Baru
- Edaran Direktoran Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1287 / E / T / 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar / Profesor
- Edaran Dirjen Dikti 914 / E / T / 2011 Tanggal 30 Juni 2011 Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
- Edaran Dirjen Dikti No: 1961 / D / T / 2009 Tanggal 03 Nopember 2009 Tentang Pemberhentian Sementara PTS Alih Kelola
- Edaran Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Nomor 595 / D5.1 / T / 2007 Tanggal 27 Februari 2007 Perihal Larangan Kelas Jauh
Daftar Download :
[/av_textblock] [/av_tab_sub_section] [/av_tab_section] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]Cek Status Akreditasi :
-
Status Akreditasi BAN-PT
-
Status Akreditasi LAMPT-Kes
-
Cara Mengecek Status Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi [TERBARU]
1. Kunjugi website resmi BAN-PT di : https://banpt.or.id/ 2. Pilih Cari atau klik di menu Data Akreditasi, lalu pilih > Institusi (terkini), atau pilih > Program Studi (terkini). Seperti yang ada digambar:3. Kemudian ketik kampus yang ingin anda cek status kareditasinya, nanti akan di munculkan akreditasi, No SK, sampai Status kadaluarsanya. Seperti di dalam gambar
4. Jika ingin mengecek status akreditasi prodi tampilanya akan seperti gambar dibawah, untuk mengecek silahkan ketik nama kampus dan nama prodi.
Bagaimana sukses ngeceknya? kalau sudah jangan lupa ambil screen shot lalu di print ya.. Seperti itulah cara mengecek status akreditasi perguraan tinggi dan prodi terbaru, selamat mencoba rekan dan semoga membantu rekan-rekan semua, dan semoga sukses dalam pendafataran CPNSnya serta jangan lupa dishare artikel ini ke teman-teman yang lain agar pada tahu. Nb: Untuk rekan-rekan yang ingin tahu cara mendapatkan atau download sertifikat Akreditasi Ban-PT Kampus bisa baca panduanya yang sudah kami tulis disini: Cara Mendapat Sertifikat Akreditasi Ban-PT Kampus